PRO KONTRA PASIR WOTGALIH - LUMAJANG

Lokasi tambang pasir besi di wilayah Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun, yang saat ini masih menjadi pro-kontra warga sekitar, kemungkinan akan dikelola oleh pihak lain. Semula, rencana penambangan akan dilakukan oleh PT Antam. Namun, karena timbul pro-kontra terhadap rencana penambangan oleh PT Antam tersebut, maka terbuka peluang bagi pihak lain untuk mengelolanya. Sejauh ini, dikabarkan pihak TNI Angkatan Udara bermaksud menyewa dan mengelola lokasi tambang pasir besi di wilayah Wotgalih tersebut. Demikian keterangan Humas PT (Persero) Perhutani Lumajang, Gatot. PT. Antam sendiri, belum meneruskan kegiatan penambangan, karena masih timbul pro-kontra. Persoalannya, adalah ijin lingkungan dan amdal yang dimilikinya, tidak melibatkan seluruh warga masyarakat di sekitar lokasi. Sehingga, di masyarakat tidak ada kesatuan paham di dalam penambangan yang dilakukan oleh PT Antam. Bahkan, pro-kontra itu, telah jauh terseret ke ranah hukum. Rencana pengelolaan tambang pasir besi di wilayah Desa Wotgalih oleh pihak TNI AU, kata Gatot, akan bekerjasama dengan sebuah PT yang sudah berpengalaman. Hanya saja, pengelolaannya tetap harus melalui prosedur yang berlaku. Ijin rekomendasi wilayah, misalnya, harus diurus terlebih dahulu ke Kementerian Kehutanan. Sedangkan ijin penambangan merupakan kewenangan Kementerian ESDA. Di sisi yang lain, Gatot mengungkapkan, wilayah Perhutani yang mengandung potensi tambang pasir besi di Kab. Lumajang luasnya mencapai ratusan hektar. Di luar Wotgalih saja, luasnya kurang lebih 250 hektar. Di lokasi luar Wotgalih itu, sudah ada pihak PT yang bermunat mengelolanya. Proses ijinnya tengah berjalan di Kementerian. Wilayah Perhutani tersebut, kini, sebagian dikelola sebagai lahan pertanian. Dan sebagian merupakan kawasan pantai. By [Lumajang.go.id] Lumajang - Warga Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur,  masih trauma dengan keberadaan PT Aneka Tambang yang berencana melakukan penambangan pasir besi kembali di pesisir Pantai Selatan desa itu.  Hal ini dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lumajang, Rochani, yang juga bekas camat Yosowilangun. Rochani mengatakan kepada pers di Lumajang, hari Minggu 11 Juli 2010, trauma tersebut dirasakan warga Wotgalih akibat kegiatan penambangan yang sebelumnya pernah dilakukan PT Antam. "Trauma ini masih melekat karena sosialisasi yang dilakukan PT Antam atas rencana penambangan pasir besi kembali dirasa kurang mengena," tutur Rochani yang baru bulan Juli 2010 menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol Linmas Kabupaten Lumajang. Dia menuturkan, kegiatan PT Antam yang dulu tidak memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. "Sebagian besar masyarakat belum merasakan kontribusi langsung PT Antam," katanya, sehingga saat ini situasinya menjadi berbeda dengan sebelumnya. "Dulu peran pemerintah daerah dan masyarakat sangat kecil dalam menentukan jadi tidaknya operasi sebuah perusahaan pemerintah di daerah. Namun, sekarang ini andil pemeritah daerah dan masyarakat cukup besar atas jadi tidaknya kegiatan penambangan pasir besi di sana," kata Rochani. Menurut dia, PT Antam sendiri berencana untuk memberikan kontribusi dengan penambangan pasir besi yang akan kembali dilakukan. "Informasinya Rp 3 ribu per ton pasir besi," kata Rochani. Hanya saja, kontribusi itu tampaknya kurang disosialisasikan. Berbeda dengan pihak yang kontra terhadap PT Antam yang selalu menyuarakan dampak negatif yang ditimbulkan. Rochani mencontohkan, penggalangan opini untuk menolak PT Antam itu dilakukan secara sistematis melalui pengajian-pengajian di desa setempat. "Dan, ini tidak diimbangi oleh PT Antam atau masyarakat yang pro PT Antam," katanya. Karena itu, opini penolakan PT Antam yang beredar di kalangan masyarakat saat ini sulit dibendung. "Pendekatan kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat belum dilakukan, sudah berani mengumpulkan seluruh masyarakat," katanya. Akibatnya, situasi saat ini tengah memanas. Ketua Komisi Amdal Kabupaten Lumajang, Ninis Herawati, mengatakan bahwa potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan pasir besi oleh PT Antam sejauh ini belum perlu dikhawatirkan. "Dampak negatifnya masih bisa dikelola," kata Ninis. Pihaknya saat ini msaih terus menyidangkandraftpengajuan perpanjangan Amdal yang dilakukan PT Antam. Ninis tidak mau mengomentari penolakan masyarakat terhadap PT Antam. "Bedakan penolakan masyarakat dengan pembahasan Amdal," katanya.